Dirjen-Ali-Ghufron-Mukti-memberi-arahan-mengenai-program-BUDIPasca diluncurkannya program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) pada Hari Pendidikan Nasional lalu, peminat beasiswa ini terus meningkat. Melihat animo peserta yang begitu besar, koordinasi terus dilakukan oleh pihak Kemenristekdikti, dalam hal ini Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan Perguruan Tinggi tujuan BUDI. Sosialisasi sekaligus koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pusat dengan perguruan tinggi penyelenggara, mulai dari persyaratan peserta, waktu pelaksanaan, alur pendaftaran dan pendanaan. Sosialisasi yang lebih mengarah pada BUDI Dalam Negeri itu dihadiri oleh perwakilan dari 51 perguruan tinggi tujuan yang berada di dalam negeri.

Alur pendaftaran dan persyaratan BUDI, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak jauh berbeda dengan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN), perbedaannya adalah sisi pendanaan. Tahun ini, beasiswa yang diperuntukan bagi para dosen tetap tersebut didanai oleh LPDP yang memang memiliki kewenangan dalam mengelola dana pendidikan. Pengalaman panjang Kemenristekdikti sebagai penyelenggara beasiswa didukung dengan kemampuan menajerial keuangan LPDP diharapkan mampu mempercepat pencapaian target dosen berkualifikasi S2 dan S3 pada perguruan tinggi.

Dosen tetap yang terpilih sebagai peserta beasiswa mendapatkan hak sebagai berikut; (1) Dana SPP (tuition fee) yang ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi penyelenggara; (2)  Dana transportasi (tiket pulang-pergi) meliputi satu kali perjalanan pergi-pulang; (3) Dana kedatangan (settlement allowance) yang dibayarkan sebesar dua kali living allowance; dan (4) Dana hidup bulanan (living allowance), nominal sesuai dengan ketentuan LPDP yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali langsung ke rekening pribadi penerima beasiswa. Dengan pembiayaan tersebut, para peserta memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan perkembangan penerimaan beasiswa setiap enam bulan sekali secara online dan mengisi formulir evaluasi tahunan yang telah disediakan di simonev secara online. Evaluasi tersebut terdiri dari nilai akademik (IPK), karya tulis (buku, makalah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah), prestasi kompetisi, kegiatan seminar yang diikuti, aktivitas sosial, serta ketepatan waktu lulus (lebih cepat/tepat waktu). Sedangkan perguruan tinggi penyelenggara wajib menyampaikan capaian akademik penerima beasiswa.

Menengok perkembangan Beasiswa On Going 2015, Kemenristekdikti mengharapkan kerja sama dan kepedulian perguruan tinggi penyelenggara yang masih memiliki pekerjaan rumah belum terselesaikan. Terdapat beberapa perguruan tinggi penyelenggara yang belum mengembalikan dana beasiswa, padahal pelaksanaan beasiswa sudah berakhir atau peserta telah menyelesaikan masa studinya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pekerjaan rumah yang malas dikerjakan dapat menimbulkan masalah di tingkat kementerian maupun perguruan tinggi penyelenggara, mengingat dana tersebut adalah milik negara yang pengawasannya melibatkan lembaga pemeriksa keuangan.

Pada sela-sela kegiatan, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ghufron mengharapkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan beasiswa sebelumnya tidak terulang di BUDI. “Melalui perencanaan dan koordinasi yang matang, dengan didukung LPDP sebagai pemasok dana pendidikan, saya optimis pelaksanaan BUDI dapat berjalan lancar, mulai dari awal sampai akhir. Tidak ada lagi ketersendatan dana yang berdampak merugikan peserta ataupun kendala teknis lainnya”. (udn)

 

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *